Gowa – Letkol Inf Heri Kuswanto S.I.P, Dandim 1409/Gowa menghadiri kegiatan rapat paripurna DPRD Kab. Gowa dipimpin oleh Hasrul Abdul Rajab, Wakil Ketua 1 DPRD Kab. Gowa dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Kab. Gowa atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gowa TA. 2024, bertempat di Ruang Rapat DRPD Kab. Gowa Jl. Masjid Raya Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Jumat (16/05/2025).
Hadir pada kegiatan tersebut Hj. Sitti Husniah Talenrang, S.E., M.M. (Bupati Gowa), Ir. H. Darmawansyah Muin, S.T., M.Si. (Wakil Bupati Gowa), Andy Azis, SH., M Si (Sekda Kab. Gowa), AKP Mustari (Kabag Perencanaan Polres Gowa), A. M Rieker, SH.,M.H (Kasubag Bin Kejari Gowa), para Anggota DPRD Kab. Gowa, para Asisten dan Pimpinan SKPD Lingkup Pemkab. Gowa dan para Camat Se-Kab. Gowa.
Bupati Gowa menyampaikan bahwa pembahasan LKPJ yang dilakukan oleh panitia khusus (pansus) DPRD Kab. Gowa merupakan tahapan klarifikasi ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilanjutkan dengan kunjungan lapangan oleh pansus bersama dengan SKPD terkait. Proses pembahasan LKPJ merupakan proses chek and balances. Saran dan masukan yang diberikan bersifat konstruktif dalam melakukan penyempurnaan. Upaya ini merupakan wujud kemitraaan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menghadirkan pemerintahan yang akuntabel.
“Hari ini perkenankan saya menyampaikan terima kasih atas kerja dan kinerja dari Pansus LKPJ DPRD Kab. Gowa yang tak kenal lelah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran untuk menuntaskan pembahasan LKPJ ini. Demikian pula kepada seluruh jajaran DPRD Kab. Gowa dan stakeholder yang telah menjalin kerjasama serta turut berpartisipasi dalam proses pelaksanan roda pemerintahan pembangunan di Kab. Gowa,” Ujarnya.
“Kami senantiasa mengharapkan kolaborasi dan kebersamaan seluruh perangkat daerah dalam menciptakan iklim kondusif tata pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kab. Gowa. DPRD Kab. Gowa sebagai badan legislatif menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif. Diharapkan adanya monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi DPRD sehingga perubahan yang diharapkan benar-benar terealisasi dalam melakukan pengawasan kinerja eksekutif.” pungkasnya.
