JAKARTA – Pengusulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia menuai sorotan. Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (BAKORNAS LKBHMI PB HMI) meminta proses pencalonan dilakukan secara transparan sekaligus mendesak pengusutan tuntas dugaan penyadapan ilegal.
Sikap tersebut disampaikan melalui siaran pers tertanggal 16 November 2026 yang ditandatangani Direktur Eksekutif LKBHMI PB HMI, Ibrahim Asnawi.
BAKORNAS LKBHMI PB HMI menyoroti perkembangan dukungan politik terhadap Dasco. Sebelumnya, pada 5 November 2026, Dasco menyebut isu dirinya akan menjadi calon Wakil Presiden sebagai hoaks dan mengaitkannya dengan dugaan pengalihan perhatian dari kasus penyadapan ilegal.
Namun, pada 15 November, sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra mulai menyampaikan dukungan terhadap pencalonannya. Bahkan, pada 16 November, Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menyatakan hampir seluruh DPD dan DPC mengusulkan nama Dasco.
Menurut BAKORNAS LKBHMI PB HMI, perkembangan tersebut membutuhkan klarifikasi terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Meski demikian, organisasi itu menegaskan bahwa munculnya dukungan politik tersebut tidak otomatis membuktikan pernyataan Dasco sebelumnya tidak benar.
Selain itu, organisasi tersebut mengingatkan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden harus mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yakni melalui pengusulan dua calon oleh Presiden kepada MPR untuk dipilih salah satunya.
Karena itu, pertimbangan calon dinilai perlu memperhatikan integritas, rekam jejak, komitmen terhadap HAM, pengalaman kepemimpinan, dan tanggung jawab konstitusional.
Di sisi lain, BAKORNAS LKBHMI PB HMI mendesak agar penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah elemen masyarakat tidak tenggelam akibat dinamika politik pencalonan.
Organisasi tersebut merujuk pada paparan Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI pada 12 November 2026 yang, menurut siaran pers, mengungkap empat tersangka serta dugaan penggunaan sistem penyadapan kepolisian di luar prosedur hukum.
Mereka meminta penyidikan mengungkap seluruh rantai perintah, pelaksanaan teknis, penerimaan hasil penyadapan, hingga dugaan penghilangan data elektronik.
Namun, BAKORNAS LKBHMI PB HMI juga menegaskan belum terdapat bukti terverifikasi yang menunjukkan Dasco memerintahkan, mengendalikan, atau terlibat dalam operasi penyadapan tersebut. Karena itu, hubungan antara pencalonan dan perkara pidana tidak boleh disimpulkan tanpa alat bukti.
Tak hanya itu, organisasi tersebut mendesak audit terhadap sistem pengawasan penyadapan negara, termasuk evaluasi internal kepolisian dan koordinasi dengan BIN serta BSSN sesuai kewenangan masing-masing.
Perlindungan korban juga menjadi perhatian. Mahasiswa, aktivis, jurnalis, dan masyarakat umum yang terdampak harus memperoleh perlindungan identitas, pendampingan hukum, akses informasi perkara, serta pemulihan hak dan restitusi sesuai ketentuan hukum.
Melalui siaran pers tersebut, BAKORNAS LKBHMI PB HMI menyampaikan enam tuntutan, yakni klarifikasi terbuka dari Dasco, transparansi pertimbangan calon Wakil Presiden, pengawasan independen DPR, audit sistem penyadapan negara, pemulihan hak korban, serta penguatan regulasi penyadapan.
Organisasi tersebut menegaskan bahwa jabatan publik merupakan amanah konstitusional yang harus dijalankan berdasarkan prinsip negara hukum (Rechtsstaat) dan negara kesejahteraan (Welfare State).
“Jangan korbankan supremasi hukum demi konsolidasi kekuasaan. Jangan biarkan polemik Wakil Presiden menenggelamkan hak korban penyadapan ilegal,” demikian penegasan BAKORNAS LKBHMI PB HMI.
BAKORNAS LKBHMI PB HMI menyatakan akan terus mendorong transparansi pencalonan, penuntasan penyidikan, pengawasan sistem intelijen, dan perlindungan hak korban.





